Lebih Dari 750 Sertifikat ISPO Dikeluarkan untuk Produsen pada Tahun Lalu


Keterangan: Tampak aerial menunjukkan perkebunan minyak kelapa sawit di Bulutumbang, Belitung. Pemerintah sedang menerbitkan sertifikat Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil / ISPO) untuk semakin banyak perkebunan minyak kelapa sawit dalam negeri, tetapi sertifikat tersebut tidak diakui oleh Uni Eropa.

Lebih dari 750 sertifikat Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil / ISPO) telah diterbitkan tahun lalu, tetapi kebanyakan untuk perusahaan swasta dan perusahaan perkebunan milik negara PT Perkebunan Nusantara (PTPN), sementara banyak petani kecil masih belum memiliki sertifikat.


Menurut Didi Junaedi, direktu pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan Kementerian Pertanian, sebanyak 735 dari sertifikat tersebut adalah untuk badan usaha.


“Ada juga sekitar 20 sertifikat ISPO untuk petani kecil, meskipun sebelumnya bersifat sukarela,” kata Didi dalam sebuah diskusin daring.


Melalui penerbitan sertifikat, pemerintah berupaya mengatasi kekahawatiran global atas deforestasi dalam produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO).


Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 mewajibkan petani kecil untuk mendapatkan sertifikasi selambat-lambatnya tahun 2025. Bagi perusahaan, kewajiban tersebut berlaku segera setelah peraturan diterbitkan.


Pemerintah telah berusaha untuk melawan kampanye anti CPO Indonesia atas dugaan kerusakan alam, terutama oleh Uni Eropa, salah satu mitra dagang terbesar negara tersebut. Namun, UE tidak mengakui sertifikat ISPO.


Lebih dari sepertiga dari 16,38 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh negeri tersebut kini telah bersertifikasi, menurut Rusman Heriawan, penasihat Forum Rencana Aksi Nasional untuk Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan.


Hampir 63 persen perkebunan dimiliki oleh perusahaan yang telah bersertifikasi, begitu juga dengan sepertiga perusahaan perkebunan milik negara, menurut estimasi dari Rusman, di mana sebelumnya ia menjabat sebagai wakil menteri pertanian dan kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Sebaliknya, hanya 0,19 persen petani kecil yang memiliki sertifikat.


“Ini masih sangat tidak merata,” aku Rusman. “Sementara itu kami tidak bisa mengecualikan perkebunan petani kecil dalam konteks industri kelapa sawit. Itu harus mencakupi semua orang.”


Riau memiliki area perkebunan kelapa sawit terluas dengan total 2,43 juta hektar, diikuti oleh Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, menurut data dari Kementerian Pertanian. Namun produktivitas tertinggi hampir 5 ton per hektar ada di Sumatera Utara.


Pemerintah perlu menyelesaikan deforestasi sebagai akibat dari pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang baru, kata Diah Suradiredja dari Yayasan Kehati, sebuah yayasan yang mengumpulkan dan mengelola hibah serta dukungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati negera.


Ia mengatakan bawah 3,4 juta hektar perkebunan terletak di dalam wilayah hutan, yang secara resmi terlarang untuk budidaya.


“Mengapa kita menjadi begitu khawatir terkait ini? Karena ini adalah salah satu isu yang diangkat dan membuat kami tertekan; kami harus menyelesaikan masalah terkait deforestasi,” kata Diah.


Eskpor CPO Indonesia turun 41,10 persen dibandingkan tahun lalu menjadi 418.259 ton di bulan Maret, menurut data terbaru BPS, di mana sebagian besarnya dikirim ke India.