Minyak kelapa sawit menjadi sorotan karena Swiss melakukan pemungutan suara pada pakta perdangangan

Minyak kelapa sawit menjadi sorotan karena Swiss melakukan pemungutan suara pada pakta perdangangan dengan Indonesia


Para pemilih di Swiss akan memutuskan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement / FTA) dengan Indonesia pada hari Minggu, di mana tarif yang lebih rendah bagi impor minyak kelapa sawit menjadi permasalahan utama dalam apa yang diprediksikan akan menjadi referendum yang sengit.



Negara di Pegunungan Alpen tersebut menandatangani pakta dengan Indonesia di tahun 2018 bersamaan degan beberapa anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association / EFTA) yaitu Islandia, Norwegia dan Liechtenstein.


Di bawah FTA, kedua belah pihak akan secara bertahap mengurangi atau menghapus bea impor bagi produk industrial. Bagi minyak kelapa sawit, Swiss akan mengurangi tarif sebesar 20% - 40% hingga 12.500 ton per tahun, tetapi jika standar berkelanjutan terpenuhi.


Indonesia merupakan produsen utama minyak kelapa sawit dunia, yang digunakan dalam kosmetik, produk makanan dan bahan bakar hayati. Minyak kelapa sawit menghadapi sorotan dari para aktivis ramah lingkungan dan konsumen, di mana mereka dianggap bertanggung jawab atas kehilangan lahan hutan, kebakaran dan eksploitasi tenaga kerja.


Parlemen Swiss merubah kesepakatan tersebut di tahun 2019, tetap gerakan “Hentikan Minyak Kelapa Sawit” – yang didukung oleh aktivis ramah lingkungan serta LSM anti-globalisasi – menyerukan referendum atas dasar sistem demokrasi langsung Swiss.

Dalam jajak pendapat terbaru oleh peneliti pasar GFS Bern untuk penyiar SRG, 52% pemilih mengatakan mereka bermaksud untuk mendukung kesepakatan tersebut.


“Saya menentang perjanjian perdagangan bebas karena mereka menghapus bea cukai yang dapat mencegah persaingan yang tidak sehat dari negara-negara dengan biaya rendah,” kata Willy Cretegny, seorang produsen anggur organik di daerah barat Swiss yang memprakarsai referendum.

“Mereka mengarah pada masyarakat yang membuang-buang sumber daya. Standar untuk melindungi lingkungan ataupun kesehatan dan keamanan masyarakat juga akan menghilang,” katanya.


Komite referendum mengatakan bahwa kesepakatan itu akan meningkatkan permintaan bagi minyak kelapa sawit yang murah, merusak hutan tropis dan mempengaruhi produksi biji rapa dan bunga matahari di Swiss.


Pemerintah merekomendasikan FTA, mengatakan bahwa ia akan memberikan perekonomian Swiss yang berorientasi ekspor, akses yang lebih baik atas pasar Indonesia sambil mempromosikan produk minyak kelapa sawit berkelanjutan sebagai satu-satunya minyak bersertifikasi yang dapat menikmati pengurangan tarif.


Swiss memiliki lebih dari 30 perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di luar Uni Eropa dan EFTA. Uni Eropa juga tengah merundingkan kesepakatan dengan Indonesia.