Memastikan Keberlanjutan Dalam Industri Minyak Sawit Indonesia

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memastikan pemerintah akan terus meningkatkan ketahanan ekonomi industri minyak kelapa sawit dan keberlanjutan sosial lingkungan melalui serangkain kebijakan.


Menurut Airlangga, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang PDB terbesar ketiga di Indonesia. Tindakan pembatasan jarak sosial di berbagai wilayah telah mengganggu distribusi produk pertanian dan menyebabkan tren menurun. Meskipun demikian, sektor pertanian jauh lebih tahan terhadap pandemi dibandingkan rekan industri mereka.



"Meskipun industri minyak kelapa sawit mempekerjakan lebih dari 16 juta orang dan berkontribusi sekitar 20 miliar Dolar Amerika per tahun. Kami melihat industri minyak kelapa sawit masih berkontribusi positif terhadap akitivitas perkonomian di tengah-tengah pandemi Covid-19,” kata Airlangga dalam sebuah konferensi virtual yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) pada hari Rabu.


Bapak menteri memperkirakan permintaan minyak kelapa sawit akan pulih seiring dengan dibukanya kembali perekonomian. Harga minyak kelapa sawit diharapkan akan naik ke 668 Dolar Amerika per metrik ton pada tahun depan dari 650 Dolar Amerika, mengikuti peningkatan permintaan dari mitra dagang besar dan kebijakan bahan bakar hayati.


"Namun pertanyaan sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa memastikan industri kelapa sawit tidak hanya berkontribusi kepada perekonomian, namun juga terhadap aspek sosial dan lingkungan. Dan jawabannya adalah penerapan peraturan yang efektif dan di antaranya adalah dengan UU Cipta Kerja yang baru disahkan,” kata Airlangga.


UU Cipta Kerja tahun 2020 membantu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dengan mendorong investasi dan kemudahan berusaha. Hal ini juga terwujud dalam kepentingan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sejalan dengan pelestarian lingkungan, tambahnya.


Selain itu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah meluncurkan beberapa instrumen untuk industri minyak kelapa sawit yang lebih berkelanjutan.


Instruksi Presiden tahun 2018 mengenai Moratorium Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Minyak Kelapa Sawit bertujuan untuk menahan ekspansi perkebunan yang lebih lanjut dan memastikan perizinan memenuhi standar berkelanjutan. Instruksi Presiden tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia tersebut merupakan rancangan tahun 2019 – 2024 bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyeimbangkan perkembangan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan, kata Airlangga.


Pada bulan Maret, presiden juga menandatangangi peraturan untuk mendukung sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemerintah telah mewajibkan sertifikasi tersebut bagi perusahaan dan petani, meskipun petani kecil memiliki waktu lima tahun untuk mendapatkan sertifikasi.


Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk peremajaan perkebunan di Riau, Sumatera Utara serta Sumatera Selatan. Program tersebut untuk memastikan legalitas lahan, meningkatkan produktivitas, pendapatan dan praktik berkelanjutan oleh petani kecil.


Peremajaan juga termasuk dalam rencanan pemerintah untuk pemulihan perekonomian nasional. Hingga saat ini, pemerintah telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan.


"Di antara kerja sama tersebut adalah mempercepat proses peremajaan melalui kredit usaha rakyat [KUR] yang disalurkan melalui bank,” kata Airlangga.


Terima kasih B30!

Menurut ketua Gapki Joko Supriyono, pandemi telah mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit setelah penutupan akses keluar masuk di seluruh dunia. Namun, konsumsi domestik masih mampu menahan dampak tersebut berkat penggunaan B30 yang diwajibkan pemerintah, bahan bayar yang terbuat dari 30 persen bahan bakar hayati dari minyak kelapa sawit.


"Pemerintah sangat konsisten dan gigih dalam implementasi kewajiban penggunaan B30 meskipun harga bahan bakar fosil yang lebih rendah. Hal ini membantu menstabilkan konsumsi domestik,” kata Joko.


"Kami akan terus mendukung program pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan melalui kewajiban penggunaan bahan bakar hayati untuk memastikan pemulihan 100 persen pasar domestik,” tambahnya.


Joko juga menyoroti konsumsi domestik yang meningkat berkat oleokimia. Turunan minyak kelapa sawit ini biasanya digunakan pada produk kesehatan pribadi seperti penyanitasi tangan dan sabun, yang telah menjadi bagian penting pencegahan virus.