Indonesia & Malaysia Bekerja Sama Untuk Melawan Diskriminasi Terhadap Sektor Minyak Kelapa Sawit

Indonesia dan Malaysia telah berjanji untuk bermitra dan melawan “diskriminasi” terhadap sektor minyak kelapa sawit oleh Autralia, negara-negara Pasifik dan Eropa.


“Indonesia mengharapkan komitment yang sama dari Malaysia terkait masalah ini,” kata Presiden Indonesia, Joko Widodo saat menjamu rekan regionalnya, Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, dalam kunjungan singkat ke Jakarta.



Widodo menambahkan kalau Indonesia akan “terus melawan diskriminasi” yang akan memiliki “hasil yang lebih baik jika Indonesia dan Malaysia bergabung.”


Kunjugan tersebut menandai kunjungan asing pertama Yassin sejak menjabat di bulan Maret 2020.


“Kampanye anti minyak kelapa sawit tidak berdasar dan tidak mencerminkan keberlanjutan minyak kelapa sawit dunia, dan bertentangan dengan komitmen UE dan WTO akan perdagangan bebas,” kata Yassin.


Indonesia dan Malaysia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Sektor kesehatan sangat penting bagi perekonomian kedua negara tersebut, terutama bagi lebih dari 600.000 petani kelapa sawit di Malaysia.


Di Indonesia, minyak kelapa sawit berkontribusi antara 1,5 hingga 2,5 persen pendapatan domestik bruto mereka, di mana mayoritas diproduksi oleh petani kecil dibandingkan perusahaan yang menguasai lebih dari 40 persen lahan kelapa sawit dalam negeri.


Dalam sebuah jumpa pers, pejabat dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan bahwa pembatasan yang diberlakukan di seluruh negeri untuk memerangi virus corona telah mengakibatkan penurunan konsumsi minyak kalapa sawit dari 801.000 ton di bulan Januari menjadi 638.000 ton di bulan Juni 2020.


Namun, pelonggaran pembatasan sosial setelahnya mengakibatkan konsumsi meningkat menjadi 723.000 ton pada bulan Desember tahun lalu.


“Konsumsi oleokimia terus meningkat seiring meningkatnya pemakaian sabun dan bahan pembersih lainnya, dari 89.000 ton di bulan Januari menjadi 197.000 ton di bulan Desember 2020,” kata Joko Supriyono, Ketua GAPKI.


Kedua pemimpin di Asia Tenggara tersebut juga membahas kemungkinan membangun jalur khusus Indonesia-Malaysia untuk untuk memfasilitasi perjalanan terbatas untuk tujuan bisnis antar negara mereka.


“Saya menyampaikan pentingnya ASEAN untuk menyelesaikan Kerangka Kerja Sama Jalur Perjalanan ASEAN dan itu sangat penting bagi negara ASEAN untuk menunjukkan solidaritasnya di masa yang sulit ini,” kata Widodo.


Jika rencana itu berhasil, maka itu akan menjadi kerja sama jalur perjalanan Indonesia yang kelima, setelah kerja sama yang serupa dengan Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Tiongkok dan Singapura.


Namun, pemimpin Malaysia mengatakan bahwa negosiasi jalur perjalanan akan didasarkan pada prosedur operasi standar yang dapat disepakati oleh kedua negara.


Yassin mengatakan bahwa keputusan untuk menerapkan jalur perjalanan juga akan tergantung kepada status pandemi di kedua negara, dan akan tunduk pada persetujuan otoritas kesehatan di Malaysia dan Indonesia.